Dapatkan Segera Promonya di Sini
PRABUMULIH, PM - Belasan Miliyar Rupiah atau bahkan Ratusan Miliyar uang yang bersumber dari APBD Prabumulih untuk pembangunan proyek fisik infrastruktur maupun non fisik terbuang percuma atau sia-sia. Uang yang jika dikarungkan sebanyak belasan karung itu, jika diberikan kepada rakyat miskin mungkin Kota Prabumulih telah lama terbebas dari kemiskinan atau bahkan lebih dari sejahtera. Sejatinya, dana APBD dikelola sebaik-baiknya agar pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah mampu mensejahteraan rakyatnya bukan malah sebaliknya menyengsarakan rakyat yang selalu resah melihat bangunan di kota seinggok sepemunian bak rumah hantu lantaran pembangunannya terbengkalai.
Dikota nanas ini, puluhan dan bahkan ratusan bangunan milik pemerintah nyaris tidak difungsikan. Jika dikali seribu rupiah saja harga bangunan tersebut nilainya sudah seratus ribu rupiah yang jika diberikan kepada satu kepala keluarga miskin sudah dapat digunakan untuk modal dasar berusaha. Lantas bagaimana jika harga satu unit bangunan tersebut seratus juta atau bahkan satu miliyar dan khusus diberikan kepada warga prabumulih, bisa dibayangkan pendapatan atau perekonomian warga Prabumulih sudah lebih dari sejahtera.
Contoh kecilnya adalah, Dana pembangunan jalan lingkar Timur yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008 dengan rincian yakni pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006 proyek ini dianggarkan sebesar Rp. 30.700.000.000,- dan ditambah Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2006 sebesar Rp. 14.300.000.000,- sehingga total dana yang dikucurkan untuk proyek ini saja pada tahun tersebut mencapai Rp. 45.000.000.000.
Berdasarkan data yang dapat dihimpun koran ini, pada APBD 2007 proyek jalan lingkar kembali dianggarkan sebesar Rp. 27. 500.000.000. Tidak cukup sampai disitu, Pada Tahun 2008 proyek ini kembali dianggarkan sebesar Rp. 27.500.000.000 ditambah cost of fund sebesar Rp. 1.362.500.000 sehingga total untuk anggaran proyek ini pada tahun tersebut berkisar Rp. 28.862.500.000. Jumlah tersebut asli duit idak dicampur daun. Jika duit sebanyak itu dikarungkan kira-kira berapa karung iya? Uji mat lokak sekiro 27 karung setengah. hehehe.
Pembangunan jalan lingkar timur ini ternyata tidak berdampak banyak pada perekonomian masyarakat kota Prabumulih. Meskipun jalan ini sudah tersedia, segala jenis kenderaan berat bahkan kenderaan bermuatan tinja juga masih melintas dari tengah kota yang berujung pada semberautnya tata kota, bising berkepanjangan dan polusi udara. Belum lagi macet serta meluasnya lahan "pekerjaan baru" yang dimanfaatkan oleh warga yang tidak memiliki pekerjaan tetap yakni "pemalakan" meminta-minta rupiah dari sopir kenderaan batu bara di jalan-jalan sepi atau jalan rusak di kota ini. Dengan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi warga prabumulih, pembangunan jalan lingkar timur lebih mendekati kata sia-sia. Bahkan, kondisi jalan untuk saat ini sangat memprihatinkan. Selain rawan karena sepi, lobang-lobang besar menganga disepanjang jalan membuat pemilik kenderaan enggan untuk melintasi jalan tersebut.
Pembangunan yang seyogyanya menjadi indikator pertumbuhan ekonomi kerakyatan pun berubah menjadi indikator kegagagalan sang pemimpin. Mengapa tidak, seperti judul berita ini diatas, Miliyaran rupiah APBD Kota Prabumulih yang jika dikarungkan mencapai belasan karung terbuang sia-sia. Selain jalan lingkar timur, proyek pembangunan Terminal type B Prabumulih yang menggunakan "duit asli" juga dinilai sia-sia. Saking angkernya keberadaan bangunan ini oleh warga sekitar mengatakan mirip tempat Jin buang anak. Terminal Tipe B di Jl Lingkar ini dibangun bersamaan dengan jalan lingkar timur tahun 2008 dengan nilai lebih dari Rp 26 miliar belum termasuk tambahan anggaran untuk fasilitas pelengkap seperti pendingin udara dan lainnya.
keberadaan terminal tipe B ini, sampai sekarang juga belum jelas kapan mulai difungsikan dan Pemerintah Kota juga hingga kini belum menjelaskan alasan tepat soal tidak difungsikannya terminal yang pembangunannya menggunakan uang masyarakat ini. Beberapa waktu lalu DPRD Kota Prabumulih juga sudah pernah melakukan sidak ke beberapa proyek pemerintah yang dilaksanakan mulai lima tahun lalu. Wakil rakyat dari Panitia Khusus (Pansus) II yang membidangi Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan ini langsung terjun ke lapangan guna memantau pemanfaatan proyek fisik pemerintah yang dilaksanakan pada APBD Tahun anggaran 2011.
Dari hasil sidak, beberapa paket pembangunan infrastruktur yang dikerjakan Pemerintah Kota selama 4 tahun belakang banyak ditemukan belum jelas penggunaannya dan tidak terencana dengan baik. Dari pembangunan terminal tipe B, gedung islamic center, pembangunan jalan lingkar timur, sampai gedung gress house (rumah tamu Walikota) di Komplek Pendopo Rumah Dinas Wako, KM 6 Jalan Jenderal Sudirman. Sayangnya temuan tersebut hanya sebatas temuan tanpa adanya proses hukum yang jelas.
Wakil rakyat selaku pengetuk palu anggaran dan pengawasan pelaksanaan proyek pembangunan saat melakukan sidak hanya bisa mengungkapkan bahwa temuan hasil sidak tersebut nantinya akan dievaluasi, hasil pekerjaan dengan dana anggaran yang sudah digunakan. Terutama terkait penambahan anggaran terhadap sejumlah pekerjaan proyek lanjutan yang belum selesai. Atau lebih tepatnya hanya sekedar memantau sejauh mana hasil pekerjaan dan anggaran yang sudah digunakan Pemerintah Kota Prabumulih bukan melakukan aksi lalu melakukan proses dari penyimpangan anggaran dan dibawa ke meja hijau.
Pada hakekatnya, dari hasil sidak Pansus DPRD kota Prabumulih, banyak anggaran yang dipangkas terutama proyek yang tidak menyentuh kebutuhan. Beberapa warga yang dimintai komentarnya mengungkapkan bahwa sah-sah saja DPRD kota Prabumulih melakukan pemangkasan anggaran terhadap sejumlah proyek. Namun bagaimana pertanggungjawaban sejumlah proyek yang terbengkalai tidak difungsikan dengan baik itu yang menjadi pertanyaan, ujar warga Prabumulih.
Sebut saja Warman (46) warga Prabumulih. Kepada koran ini pria yang juga pengamat pembangunan di kota Prabumulih ini mengungkapkan bahwa saat sidak Anggota pansus banyak menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur seperti pekerjaan pembangunan gedung islamic center dan perawatan jalan lingkar. Pada kedua pekerjaan ini, Pansus banyak menemukan kejanggalan terutama pada bestek dan kualitas pekerjaan. Setidaknya, lanjut warman tim pansus dengan bukti dan data yang ditemukan di lapangan dapat melakukan tindakan atau setidaknya memerintahkan aparat penegak hukum untuk memproses temuan dilapangan, ujarnya.
Selain Proyek Jalan Lingkar, Terminal, Gedung Islamic Centre dan gedung gress house, bangunan lainnya seperti rumah dinas Wakil Walikota Prabumulih di Desa Nibung Kelurahan Anak Petai bernilai lebih dari Rp 1,5 miliar di atas tanah seluas satu hektare atau tepatnya 9.800 meter persegi hingga sampai sekarang belum pernah ditempati dan tidak terawat. Lagi-lagi terbengkalai dan tidak pernah diproses hukum. Lantas kemana aparat penegak hukum di Kota Prabumulih, ujar salah satu aktivis LSM di Kota Prabumulih.
Kemudian Balai Pembibitan di Desa Talangbatu Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) menggunakan Dana Alokasi Khusus APBN sebesar Rp 2,5 miliar. Dari jumlah itu, 10 persennya ditunjang APBD Prabumulih. Bangunan ini dikelola oleh Dinas Pertanian Peternakan Kehutanan Perkebunan Perikanan (PPKPP). Dari data yang ada, proyek ini mulai dibangun tahun 2007 lalu. Awalnya diperuntukkan bagi pengembangan bibit unggul mulai dari sapi hingga tanaman hutan lainnya dan berakhir terbengkalai. Alasan terbengkalai menurut pihak terkait karena kurangnya anggaran dan tenaga ahli. Hal ini jelas membuktikan pembangunan proyek ini tidak terencana dengan baik sehingga miliyaran rupiah uang daerah ini terbuang percuma.
Dengan temuan dilapangan, Pemkot telah memboroskan uang rakyat akibat tidak cermat dalam melakukan perencanaan pembangunan. Bangunan yang terbengkalai tak satupun bermanfaat bagi masyarakat banyak. Selain itu Pemerintah dibawah komando Rachman Djalili dan Ridho Yahya terkesan memaksakan pelaksanaan proyek demi kepentingan pribadi tanpa memikirkan peruntukan akhirnya. Imbasnya jelas pada uang rakyat. Anggaran dihambur-hamburkan sia-sia tanpa hasil yang jelas seperti diberitakan diatas. Jika anggaran miliyaran rupiah diatas diperuntukkan secara langsung bagi warga miskin mungkin tidak ada potret seperti photo dibawah ini. PM/01
